Organisasi Kepemudaan

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan, bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Balikpapan, Rabu (14/04). Acara yang bertempat di Hotel Mega Lestari ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Dra. Doortje Marpaung, MM, Drs. Makmur sebagai ketua panitia, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ir. Muhaimin, MT, dan dibuka oleh Wakil Walikota Balikpapan HM.Rizal Effendi, SE.

Pembinaan dilakukan dalam rangka pemberdayaan pemuda dalam pembangunan jiwa kewirausahaan dan kepeloporan, dengan peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi kepemudaan (OKP), perguruan tinggi, serta sekolah menengah atas / kejuruan negeri maupun swasta se-Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan. Dalam acara ini, Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga DR. H. Amir Hamzah, SH, M Hum akan menyampaikan materi mengenai kepemudaan, khususnya berkenaan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dalam sambutannya, Wawali mengingatkan bahwa pemuda adalah pemimpin masa depan. Dalam rangka estafet kepemimpinan inilah, pemerintah perlu berbagi wawasan serta pengalaman kepada pemuda. Globalisasi, menurut Wawali, membawa banyak tantangan, salah satunya adalah meningkatnya kompetisi di berbagi bidang. Bila dulu, pengusaha dan sumber daya manusia (SDM) lokal masih bisa diproteksi dengan berbagai peraturan, kini hal semacam ini diminimalisir. Karenanya, konsep “menjadi tuan rumah di negeri sendiri” tidak lagi bisa dicapai dengan langkah proteksi pemerintah, melainkan dengan usaha meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat bersaing.

Selain itu, globalisasi juga berpengaruh terhadap moral, etika, nasionalisme, serta semangat bela negara para pemuda. Wawali berharap kegiatan ini dapat memberi arahan bagi para pemuda sehingga tetap bisa menjaga nilai-nilai luhur bangsa, serta tetap bisa bersaing dengan SDM luar. Wawali juga mengingatkan peserta untuk menjaga lingkungan, seperti menanam pohon

perwakilan dari tujuh Organisasi Kepemudaan Antar-Agama Indonesia, Jumat, menyampaikan pernyataan sikap mereka atas rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush ke Bogor pada 20 November mendatang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bush.

"Kami menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden Yudhoyono melalui Jurubicara Departemen Luar Negeri-RI Desra Percaya dan kepada Bush melalui Duta Besar AS di Indonesia Lynn Pascoe," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Raja Juli Antoni, di Jakarta.

Menurut dia dalam pertemuan satu jam tersebut, Pascoe berjanji untuk langsung menyampaikan pernyataan sikap itu kepada Bush.

Dalam pernyataan sikapnya kepada Bush, tujuh Organisasi Kepemudaan itu menuntut empat hal yaitu AS menghentikan sikap standar ganda kebijakan luar negerinya, menghentikan Agresi dan pendudukan ke negara-negara merdeka, mempromosikan budaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara, dan mengambil langkah serius dalam reformasi PBB.

Sedangkan pernyataan sikap mereka kepada Presiden Yudhoyono berisi masukan mengenai perkembangan di masyarakat terkait rencana kedatangan Bush.

"Kami meminta agar persiapan penyambutan Bush dilakukan secara proporsional tidak berlebihan sehingga menimbulkan Citra Bush sebagai tamu super spesial yang sekaligus memperlihatkan inferioritas kita sebagai bangsa berdaulat. Apalagi jika persiapan itu membawa dampak buruk pada perekonomian masyarakat Bogor," katanya.

Kedua, lanjut dia, agar Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan dengan Bush untuk menunjukkan sikap dan kecenderungan Indonesia yang cinta damai dan tidak setuju dengan kebijakan luar negeri AS.

"Dan kami menuntut Pemerintah Indonesia melakukan perundingan yang setara dan sederajat tanpa didikte, serta seluruh hasil negosiasi berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal PP Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain mengatakan bahwa mereka tidak mengambil posisi menolak kedatangan Bush karena sadar bahwa itu merupakan bagian dari kepentingan diplomasi bilateral Indonesia-AS.

"Kami tidak lagi bicara mengenai menolak atau menerima karena ditolak juga akan tetap datang," katanya.

Namun, lanjut dia, Organisasi Kepemudaan Antar-Agama memandang reaksi dan kritik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah keharusan karena berbagai kebijakan luar negeri Bush, dalam konteks global dan tanpa batas telah memperburuk tatanan dunia global.

"Tragedi 11 September menjadi pemantik gerakan perang melawan teror yang menjustifikasi perang, imperialisme dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai belahan dunia," katanya.

Ketua Umum DPP GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Sahat Sinaga berkata bahwa penolakan atau penerimaan kedatangan Bush bukan lagi berada dalam tataran agama.

"Kami menuntut kedatangan Bush membawa suatu perundingan yang setara antar dua kepala negara dan menghasilkan suatu usulan nyata bagi Indonesia," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Natalis Situmorang berkata bahwa kedatangan Bush merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia cinta damai, keadilan, Anti perang dan imperialisme serta rindu tatanan dunia yang adil dan beradab.

Tujuh Organisasi Kepemudaan Antar-Agama itu adalah PP Pemuda Muhammadiyah, PP GP Anshor, DPN Peradah Indonesia, DPP Gemabudhi, DPP GAMKI, PP Pemuda Katolik, dan PP GM Konghucu.